Dinamika Islam di Malaysia (2)

0
26

Di bagian pertama, kita sudah melihat bagaimana masuk dan berkembangnya Islam di Malaysia hingga berkembang menjadi cikal bakal lahirnya Malaysia modern. Pada tulisan ini akan dipaparkan secara naratif bagaimana pembentukan identitas kebangsaan serta dinamika gerakan Islam di Malaysia hingga wacana keislaman di Malaysia. Berikut ikhtisarnya.

Nasionalisme – Melayu Islam

Status Islam pada orang Melayu telah membuat mereka seakan identik secara ideologis dan teologis dalam pertarungan antara berbagai kekuatan politik Melayu modern. Kelompok Melayu – Muslim yang terilhami ide – ide modernisme Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh, yang kemudian dikenal dengan modernisme Melayu (Kaum Muda) sedikit banyak berpengaruh pada Nasionalisme Melayu. Pada episode kebangkitan Kaum Muda, antara 1920 – 1930-an, yang kemudian disebut dengan gerakan Ishlah, mereka mengkritik sinkretisme pada adat Melayu dan karena itu mendesak ‘pemurnian’ iman. Gerakan ini kemudian menyebabkan berseberangan dengan ulama dan Tuan Guru tradisional, yang biasa disebut Tuan, Tok Guru atau Tok Lebai. Mereka kemudian membuat madrasah, dimana yang paling awal adalah Madrasah al-Mayshur al-Islamiyah di Pulau Penang, yang dibangun untuk meneruskan pemikiran tokoh – tokoh Ishlah seperti Sayed Syekh Jalaluddin (1869-1956) dan Syekh Abdullah al-Maghribi.

Untuk membantu penyebarluasan ide-ide keagamaan mereka, Kaum Muda menerbitkan majalah bulanan al-Imam (1906-1908) di Singapura. Majalah ini menggulirkan gagasan pembaruan pemahaman agama, sambil menyelipkan ide-ide pembaruan sosial politik.

Semangat nasionalisme generasi muda di Semenanjung Malaka banyak tumbuh di kalangan pelajar dan guru Maktab Perguruan Sultan Idris di Tanjung Malim, Perak. Untuk menyalurkan minat politik para pelajar, Maktab perguruan Sultan Idris mendirikan beberapa organisasi politik: Ikatan Pemuda Pelajar (1929) dan Ikatan Semenanjung-Borneo (1930), kemudian Pemuda Belia Malaya (1930).

Setelah berakhirnya pendudukan Jepang atas Malaya (1941-1945), Inggris yang kembali menguasai Semenanjung Malaka bertindak semakin agresif. Inggris berusaha mengurangi dan bahkan menghapuskan kedaulatan raja-raja Melayu berdasarkan konsep Kesatuan Tanah Melayu (Malayan Union Treatise) pada 1946.

Pada 20 November 1945, delapan organisasi Melayu bergabung mendirikan Ikatan Melayu Negeri Johor. Organisasi gabungan ini kemudian pada 3 Januari 1946 mendirikan Gerakan Melayu Semenanjung Negeri Johor, yang dipimpin oleh Dato’ Onn bin Jaafar. Guna mempersatukan orang Melayu di Semenanjung Malaka, mereka mempersiapkan kongres politik Melayu yang berlangsung pada 29-30 Maret 1946, yang mengikut-sertakan 41 Organisasi Melayu di Semenanjung Malaka. Hasil kongres ini yang utama adalah menentang Malayan Union dan menggagalkan pelantikan Gubernur Malayan Union, Sir Edwart Gent dan mencegah para Sultan untuk tidak ikut dalam pelantikan tersebut.

Description: C:\Users\elfaatih\Pictures\dato oon.jpg
Gambar halaman muka sebuah buku tentang Dato Onn bin Jaafar
(Sumber : https://onesearch.id/Record/IOS1.INLISM00000000164730)

Kemudian, Kongres Melayu se-Malaya di Johor Baharu pada 11 Mei 1946, berhasil mendirikan organisasi “Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu” atau United Malays National Organization (UMNO) di bawah pimpinan Dato’ Onn bin Jaafar. Organisasi ini berhasil mempengaruhi masyarakat awam hingga elit hasil pendidikan Inggris, bahkan dari kalangan keluarga Sultan untuk menolak Malayan Union. Sebagai gantinya, mulai 21 Januari 1948, Inggris memberlakukan “Pelembagaan Persekutuan”.

Islam menjadi sumber langsung ideologi politik baru yang muncul setelah Perang Dunia II yang merupakan puncak aktivisme nasional untuk merdeka  dari pemerintahan Kolonial Inggris. Beberapa partai yang terbentuk pada periode ini diantaranya, Majelis Islam Tertinggi Se-Malaysia (MATA) pimpinan Dr. Burhanuddin al-Helmy dan Partai Nasional Melayu (PNM). Partai politik Islam yang pertama muncul dengan nama Hizbul Muslimin (HAMIM) di Malaka pada 1948 dengan pimpinan Ustadz Bakar al-Bakir. Agenda politiknya adalah selain mencapai kemerdekaan, membentuk negara Islam Malaysia. Reaksi Inggris terhadap aktivitas partai baru ini sangat keras. Baru berumur empat bulan, Inggris menangkapi 7 pimpinan utama HAMIM dan berhasil melumpuhkannya. Akan tetapi, HAMIM berhasil meletakkan fondasi ideologi dan organisasi bagi calon partai politik islam yang lahir kemudian yakni Partai Islam se-Malaya (PAS) pada Agustus 1951 di Butterworth. Partai ini lahir sebagai pecahan dari sayap agama UMNO pada kongres UMNO ketiga.

PAS berdiri dengan tujuan melaksanakan tuntunan Islam dan Demokrasi, mempertahankan agama, dan kedudukan umat. Haji Ahmad Fuad menjadi presiden PAS yang pertama. Pada kongres PAS yang ketiga di Titi Serong, Krian, Perak, Agustus 1954, PAS melengkapi struktur partai dengan ‘Dewan Ulama’, yang berfungsi sebagai pemberi dasar dan arahan keagamaan bagi PAS untuk berjuang menegakkan Islam di tengah masyarakat.Tahun 1955, PAS ikut pertama kali dalam Pilihan Raya 1955.

Untuk mengantisipasi agar UMNO tetap mencerminkan partai yang eksklusif, UMNO membuka dialog dengan kekuatan etnik lain. Pada 1952, UMNO membuat kesepakatan dengan Malayan Chinese Association (MCA), partai politik mewakili etnis Tionghoa, yang dibentuk 27 Februari 1949. Kemudian pada Oktober 1954, partai Malayan Indian Congress (MIC), partai yang menjadi representasi dari etnis India yang didirikan Agustus 1946, ikut bergabung dengan partai koalisi ini.

Pada 1956, Tunku Abdul Rahman memimpin rombongan yang terdiri dari 4 orang wakil raja dan 4 orang menteri perikatan menuju London. Disanalah diadakan perundingan tanggal 18 Januari 1957 yang kemudian diputuskan untuk memberi kemerdekaan secara penuh kepada Malaysia. Tanggal 31 Agustus di stadium merdeka, Kuala Lumpur, Pangeran Glouster mewakili ratu Elizabeth memberikan piagam penghargaan kemerdekaan kepada Tunku Abdul Rahman sebagai tanda diproklamasikannya kemerdekaan Malaysia. Malaysia kemudian berubah menjadi negara Federasi 1963 dengan wilayah meliputi Semenanjung Malaka, Sarawak, Sabah, dan Singapura.

Dengan bentuk negara Federasi 1963, Malaysia memisahkan antara Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Sembilan raja atau Sultan di Malaysia bergilir menjadi Kepala Negara, dengan gelar Yang Dipertuan Agung (YDA), masing – masing untuk jangka waktu 5 tahun. Adapun kekuasaan pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri, yang dipilih melalui proses pilihan raya setiap 4 tahun sekali.

Gerakan Islam – Melayu Baru

Isu kebangkitan Islam muncul kembali di Malaysia sejak pertengahan 1969, yang lahir sebagai akibat kerusuhan rasial 13 Mei 1969 yang kemudian disebut “Tragedi 13 Mei”. Dalam kerusuhan yang terjadi di Kuala Lumpur ini, dikabarkan banyak korban meninggal dunia dan kerugian material. Kerusuhan ini dipicu oleh pro-kontra akan diberlakukannya sebuah kebijakan baru yang disebut New Economy Policy (NEP). Kelompok Melayu yang diuntungkan oleh kebijakan mendukung, sedangkan kelompok non-Melayu menolak keras karena menganggap mengurangi hak dan monopoli ekonomi yang selama ini mereka pegang.

Beberapa bulan setelah “Tragedi 13 Mei”, kalangan Pemuda dan radikal dalam tubuh UMNO berusaha menjaga kepentingan kaum Melayu dan Bumi Putera dan mulai menentang kepemimpinan Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman. Mereka menganggap figur ini telah mengabaikan kepentingan Melayu dan tunduk pada kepentingan China. Salah seorang tokoh muda UMNO adalah Dr. Mahathir Mohammad dan Musa Hitam, yang secara terbuka mulai melakukan penentangan terhadap kepemimpinan Tunku Abdul Rahman, baik sebagai Presiden UMNO maupun sebagai Perdana Menteri.

Di kalangan pemuda dan mahasiswa juga muncul kesadaran politik dengan membentuk dua organisasi: Persatuan Bahasa Melayu Universiti Malaya (PBMUM) dan Persatuan Kebangsaan Pelajar – Pelajar Islam (PKPIM). Keduanya dipimpin anak muda brilian dan kharismatik, Anwar Ibrahim yang saat itu baru duduk sebagai mahasiswa tingkat II Fakultas Ilmu Pendidikan Univesiti Malaya.

Bagi NEP diberlakukan, pemerintah mendorong pelajar Melayu memasuki universitas dalam dan luar negeri dengan perlakuan khusus. Universitas dalam negeri menyediakan kuota khusus bagi mereka, disamping pemberian beasiswa dan mendorong mereka memasuki jurusan teknik dan kedokteran yang sebelumnya didominasi oleh non-Melayu. Secara signifikan, mereka yang berhasil melalui kebijakan afirmatif tersebut dengan cepat tumbuh dan menyebar ke birokrasi pemerintahan, pelaku bisnis, akademisi dan lain – lain. Dan akhirnya membentuk kelas menengah Melayu-Muslim di Malaysia. Sejalan dengan meningkatnya apresiasi terhadap Islam, keberpihakan rezim Mahathir juga terlihat kepada Islam dengan pengakomodasian simbol – simbol dan ritual Islam, misalnya pembangunan masjid, bangunan-bangunan Islam lainnya, peningkatan Musabaqah al-Qur’an tingkat internasional, mengumandangkan azan setiap hari di radio dan televisi. Hingga tahun 1990-an, pemerintah menunjukkan komitmennya kepada Islam, seperti proyek Bank Islam, sistem keuangan Islam, pendirian Universitas dan Perguruan Tinggi Islam, sistem administrasi Islam yang seluruh kebijakan itu mengarah kepada “Islamisasi Pemerintahan”.

Terdapat beberapa organisasi yang secara kuat memperjuangkan Islam, baik yang didirikan dan dibina oleh pemerintah maupu NGO, misalnya Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), Darul Arqam, Jama’ah Tabligh, Jama’ah Ishlah Malaysia (JIM), dan PERKIM serta Majelis Agama yang didirikan oleh kerajaan. Dan tidak bisa dilupakan keberadaan partai Islam se-Malaysia (PAS) sebagai partai oposisi Islam yang kuat.

Islam dan Konstitusi Malaysia

Membincang  Islam di Malaysia tidak bisa dilepas dari konstitusi Malaysia itu sendiri. Konstitusi kesultanan Malaysia menentukan bahwa agama resmi negara adalah Islam. Tetapi di Malaka, Penang, dan Sarawak tidak ada ketentuan dalam Konstitusi Federal maupun Konstitusi Negara Bagian.

Pasal 11 Konstitusi Federal menentukan bahwa setiap orang berhak menganut dan mengamalkan agamanya dan juga untuk menyebarkannya. Akan tetapi dalam ayat (4) Konstitusi Federal tersebut juga menentukan bahwa UU negara-negara bagian dapat mengendalikan atau membatasi kegiatan penyebaran sesuatu ajaran atau kepercayaan agama di kalangan umat islam. Dalam perundang-undangan di negara-negara bagian Malaka, Penang, Negeri Sembilan, Perak, Kedah, Kelantan dan Sabah terdapat ketentuan yang membatasi kegiatan seseorang untuk menyebarkan ajaran dan kepercayaan yang bukan Islam kepada orang islam dan menyatakan bahwa kegiatan tersebut adalah pelanggan yang akan diadili di Pengadilan Syariah. Undang – Undang negara bagian juga melarang orang untuk mengajarkan (kecuali di rumah sendiri atau di hadapan anggota keluarga) ajaran agama Islam tanpa izin tertulis, dan untuk mengajarkan atau menjelaskan sesuatu ajaran atau untuk menyelenggarakan suatu upacara atau melakukan suatu tindakan yang menyangkut agama Islam dengan cara yang bertentangan dengan hukum Islam.

Walaupun Islam merupakan agama resmi negara, ternyata yurisdiksi yang diberikan kepada negara – negara bagian dan pengadilan syari’at terbatas. Terdapat Undang – Undang Federal yang membatasi ruang lingkup penerapan Undang – Undang negera bagian. Sebagai contoh di bidang hukum pidana Islam, yurisdiksi Pengadilan Syari’at tidak berlaku untuk setiap pelanggaran yang diancam dengan hukuman lebih dari enam bulan atau hukuman denda lebih besar dari 1.000 dollar, atau kedua – duanya. Oleh karena itu, Pengadilan Syari’at tidak dapat menggunakan yurisdiksinya dalam perkara pelanggaran hadd dalam pelanggaran zina, yang sudah ada ketentuan pastinya dalam al-Qur’an dan Sunnah.

Islam Hadhari

Munculnya gagasan ‘Islam Hadhari’ tidak bisa dilepaskan dari ‘perebutan pengaruh dan perebutan simpati Melayu Islam Malaysia dan perebutan legalitas sebagai gerbong pembawa aspirasi Islam Malaysia’.

Secara harfiah, hadhari berasal dari kata hadharah artinya pola hidup menetap dan kemudian berkembang menjadi berperadaban, sehingga identik dengan tamaddun. Gagasan ini sudah mulai diperkenalkan sejak masa pemerintahan Dr. Mahathir Mohammad untuk mengimbangi implementasi Islam oleh PAS yang cenderung radikal, verbal, simbolik, eksklusif dan berorientasi pada masa lampau (salafy), tetapi secara eksplisit dipopulerkan oleh Perdana Menteri baru Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, dengan menampilkan Islam berperadaban, moderat, harmonis, inklusif aktual dan bias menjadi solusi berbagai persoalan yang hidup masa kini. Secara esensial, Islam Hadhari di Malaysia mirip dengan pengertian Islam Kultural, yang dipopulerkan oleh Nurcholish Madjid untuk membedakannya (sekaligus memperhadapkannya) dengan Islam Politik.

Hingga kini (2020) Malaysia mengalami dinamika politik dan sosial yang kompleks. Peran islam tidak bisa dilepaskan sejak awal kehadiran negara ini. Bahkan Malaysia telah banyak melakukan modernisasi produk hukum dan pemikiran Islam yang menjadi rujukan dunia. Selain itu, dengan kehadiran berbagai universitas Islam bertaraf internasional, Malaysia menjadi salah satu rujukan kajian islam dunia. Dari negara ini lahir para tokoh pemikir Islam di berbagai disiplin Ilmu.

***********

Syamsuar Hamka, M.Pd.I.

Diikhtisarkan dari “Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara”, oleh Dr. Saifullah, SA, MA. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here