Islam di Filipina: Usaha Damai dan Rekonsiliasi

0
10

Sejak masuknya penjajah Spanyol pada tahun 1521, Islam di Filipina mengalami berbagai tantangan yang serius. Bangsa Moro bangkit melawan penjajah karena antipati terhadap tekanan dari penjajah menjadi awal yang historik dari perjuangan masyarakat Islam di Filipina.

Pasca Perjanjian Washington, Amerika Serikat secara resmi mengambil alih kekuasaan atas Filipina. Dengan persenjataan yang mumpuni, para pemberontak Filipina (1899-1901) berhasil ditumbangkan. Kebijakan kolonial sayangnya tidak berpihak kepada umat Islam. Salah satu kebijakan yang ditolak tegas adalah usaha penyatuan wilayah Sulu dengan sekitarnya yang dulunya dikuasai oleh penguasa Islam. Sempat terjadi peperangan sengit pada tahun 1906 antara umat Islam dan tentara Amerika Serikat yang berujung pada kegagalan di pihak Islam.

Pada tahun 1920, lahirlah Akta 2878 Undang-Undang Filipina yang menandai berakhirnya penjajahan Amerika Serikat. Akta ini juga berarti bahwa Bangsa Moro menjadi bagian dari Filipina merdeka. Hal yang ditentang oleh pemimpin bangsa Moro karena berakibat pada meningkatnya usaha kristenisasi. Pemerintah Filipina misalnya mendirikan Commission on National Integration (CNI) pada tahun 1957 yang memiliki tujuan baik dalam pengintegrasian nasional termasuk perangkulan pada kelompok minoritas Filipina (bangsa Moro). Dalam implementasinya, usaha tersebut mengalami distorsi dari yang awalnya berupa perangkulan dan beralih kepada usaha menghilangkan atau mengurangi identitas agama dan etnis. Dengan kata lain, integrasi ini berarti integrasi ke Kristen atau sekular sebagai ciri pemerintah Filipina yang baru.

Pada masa pemerintahan Ferdinand Marcos, nasib umat Islam tidak juga bertambah baik. Hal ini secara sederhana dapat dilihat dari 2 peristiwa. Pertama, terbongkarnyanya “perisitiwa Jabidah” pada tahun 1966 yakni pembunuhan besar-besaran 180 pemuda muslim. Kedua, munculnya para-militer Kristen rasialis bernama Illaga yang melakukan genosida pemusnahan etnik pada umat Islam. Dari pengakuan Illaga sendiri, mereka telah berhasil membunuh 50 ribu orang umat Islam, membakar lebih dari 500 masjid, 200 madrasah, dan 20 ribu unit rumah. Permasalahan ini sempat diangkat dalam wacana internasional oleh Tunku Abdul Rahman dari Malaysia dan Tun Mustafa bin Harun pada berbagai pertemuan internasional.

Sebagai respon balik dari kasus penindasan terhadap umat Islam, berdirilah berbagai organisasi Islam diantaranya Muslim Independence Movement (MIM) pada 1969, Union Islamic Forces and Organization, dan Ansar al-Islam. Pada 1972, perjuangan kemerdekaan umat Islam Filipina dikendalikan oleh Moro National Liberal Front (MNLF) yang mendapat dukungan dari OIC/OKI, ICFM, dan Presiden Libya Muammar Khaddafi. Perjuangan MNLF memberikan hasil positif dengan terjadinya perundingan pada tahun 1976 di Tripoli, Libya. Perjanjian damai tersebut dihadiri langsung oleh Imelda Marcos (perwakilan pemerintah Filipina) dan Nur Misuari (mewakili Moro). Perjanjian ini sayangnya tidak berdampak signifikan disebabkan kurang jujurnya kedua belah pihak dalam menjalankan hasil kesepakatan. Kondisi ini diperparah dengan adanya konflik internal di tubuh MNLF. Perpecahan tersebut memicu berkurangnya dukungan dari pihak luar termasuk dari OIC dan pemerintah Libya yang sebelumnya sangat kuat memberi perhatian.

Menariknya, Indonesia termasuk pada bagian dari negara-negara yang memberikan bantuan dalam usaha diplomasi dan rekonsiliasi di Filipina. Pada Januari 1972 misalnya, Indonesia pernah melakukan kunjungan ke wilayah selatan Filipina yang sedang bergolak bersama dengan duta negara Islam lainnya. Pada 1974, Menteri Luar Negeri Indonesia menjadikan masalah otonomi khusus Filipina Selatan sebagai agenda utama di forum OIC. Bahkan, Presiden Soeharto memberikan arahan agar penyelesaian masalah di Filipina diselesaikan secara damai.

Upaya damai dan rekonsiliasi antara Pemerintah Filipina dengan umat Islam di Filipina yang digawangi oleh Nur Misuari dari MNLF mengalami proses yang pelik dan panjang. Mulai dari era Ferdinand Marcos kemudian dilanjutkan oleh Corazon Aquino hingga akhirnya pemerintahan Fidel Ramos, berbagai usaha damai telah dilakukan. Setelah bertempur dan usaha diplomasi selama 24 tahun, akhirnya perjanjian baru ditandatangani pada tahun 1996 oleh pemerintah Filipina dan MLNF. Perjanjian ini lagi-lagi menuai pro dan kontra dari masyarakat Filipina sendiri. Kalangan Kristen menganggap terlalu banyak konsesi bagi pihak Islam. Di sisi lain, pihak Islam menganggap pemerintah tidak jujur dalam menerapkan hasil perjanjian.

Masa Depan Umat Islam Filipina

Terlepas dari perjuangan bersenjata maupun diplomasi bangsa Islam Moro untuk berusaha lepas dari cengkraman Filipina yang dianggap menekan umat Islam, sebagian ilmuwan menyorot adanya kebangkitan umat Islam yang cukup dinamis di Filipina. Kebangkitan ini dimaknai dengan pembangunan umat Islam dalam suasana yang lebih harmonis dari sekarang hingga masa yang akan datang. Asiri Abubakar, salah seorang ilmuwan muslim Filipina berpendapat bahwa kebangkitan Islam di Filipina akan tercapai karena beberapa faktor yang mendukung diantaranya:

  1. Bertambahnya hubungan dengan ulama dan pembelajar dari dunia Arab dan sekitar Filipina
  2. Kuantitas warga Moro yang naik haji semakin meningkat
  3. Meningkatnya peluang studi di berbagai pusat studi Islam di seluruh dunia
  4. Partisipasi aktif dalam pertemuan regional dan internasional
  5. Kembalinya ratusan pelajar Muslim Filipina dari luar negeri
  6. Semakin banyaknya didirikan madrasah atau sekolah agama di daera-daerah yang selama ini terisolir
  7. Adanya berbagai konferensi pers internasional dan peliputan media terhadap kekejaman di Filipina khususnya di Mindanao

Penutup

Pada dasarnya umat Islam di Filipina mempunyai tujuan bersama untuk meraih pemberdayaan Islam dan institusi Islam. Namun ada perbedaan dalam cara-caranya. Kelompok garis keras menempuh jalur: 1) menarik perhatian internasional, 2) perang gerilya. Adapun kelompok moderat menempuh jalur  dengan masuk di sistem politik Filipina. Di lain pihak, pemerintah merespon dengan dua cara juga. Pertama, upaya damai melalui perjanjian dan dialog terbuka. Kedua, pembangunan wilayah melalui peningkatan infrastruktur dan partisipasi masyarakat. Walaupun, acapkali dalam usahanya tersebut pemerintah Filipina kadang melakukan kekerasan dan tekanan tertentu.

***********

Andi Muhammad Shalihin

Diikhtisarkan dari “Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara”, oleh Dr. Saifullah SA, MA. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Baca juga, Dinamika Islam di Filipina: Kerajaan Sulu dan Kedatangan Penjajah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here