Demonstrasi dan Politik Akhlak

1
15

Menurut KBBI, demonstrasi dinyatakan dalam dua definisi. Pertama, pernyataan protes yang dikemukakan secara massal; unjuk rasa. Kedua, peragaan atau pertunjukan tentang cara melakukan atau mengerjakan sesuatu[1]

Secara istilah, unjuk rasa atau demonstrasi (demo) diartikan sebagai bentuk gerakan protes yang dilakukan di muka umum untuk menyampaikan aspirasi, mengontrol, menolak dan menentang sebuah sikap, kebijakan serta lain sebagainya. Unjuk rasa ini umumnya dilakukan oleh mahasiswa dan biasa juga dilakukan kelompok tertentu. Terkadang dilakukan dengan cara diam, seperti mogok makan dan mogok bicara, juga terkadang dilakukan dengan anarkis seperti pengrusakan dan pembakaran.

Lalu, pertanyaan yang dimunculkan sekarang adalah bagaimana menyikapi perbuatan demo tersebut? Apakah ia menjadi sesuatu yang dilegalkan dalam islam ? Ataukah sebaliknya?. Serta bagaimana tanggapan ulama kontemporer tentang demonstrasi tersebut?.

Unjuk rasa atau demonstrasi secara detail dan tersurat memang tidak pernah ditemukan dalam Al-Qur’an, hadis dan kajian ulama klasik. Sehingga menjadi tanggung jawab ulama kontemporer untuk memberikan jawaban dan kajian terkait hukumnya. Agar Islam juga bisa tetap dikatakan sebagai agama yang hidup dan adaptif terhadap permasalahan baru. Unjuk rasa sebagai produk hukum kontemporer yang belum ditemukan padanannya dalam kajian fikih islam klasik tentunya berada dalam ranah fikih. Bukan dalam ranah syariat. Namanya fikih pastinya tetap memiliki dua kemungkinan hukum dalam pandangan ulama. Boleh dan tidak boleh. Dari itu, ulama kontemporer tidak dalam satu sata terkait hukumnya.[2]

Ada yang mengatakan boleh seperti Dr. Yusuf al-Qardhawi, Dr. Salman al-Audah, Dr. Mohammad Shaleh al-Munjid, Dr. Anwar al-Dabbur, Dr. Anas Abu Atha’ dan beberapa lembaga fatwa ulama lainnya seperti di Mesir, di Irak dan negara lainnya.

Di samping itu, ada yang tidak memperbolehkan seperti dari kalangan ulama Salafi seperti Syekh Nasiruddin al-Albani, Syekh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin, Syekh Adul Aziz bin Baz, Syekh Shaleh al-Fauzan dan lain sebagainya. Karena, perbuatan ini tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya sehingga termasuk bid’ah yang harus dihindari. Disamping itu, perbuatan dimaksud dikategorikan sebagai bentuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir juga merupakan bentuk ‘khuruj’ dari pemerintahan yang sah.[3]

Bagi kalangan ulama kontemporer yang memperbolehkan, sekalipun perbuatan ini tidak diatur secara tersurat dalam Al-Qur’an dan Hadis namun adanya ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang anjuran menyuruh kepada kebaikan dan anjuran mencegah kemungkaran sudah menjadi bukti kuat akan kebolehan perbuatan demontrasi.

Allah berfirman dalam surah Ali Imran Ayat: 104:

ولْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma´ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS:Ali Imran: 104).

Ditegaskan kembali oleh sabda Nabi Muhammad saw. berikut:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ اْلإِيْماَنِ.

“Barangsiapa di antara kalian melihat kemunkaran, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya, jika tidak mampu lakukanlah dengan lisannya, dan jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman.” (HR. Muslim:49/78)

Dari ayat dan hadis diatas khususnya, bahwa amar makruf nahi mungkar merupakan sebuah kewajiban bagi umat Islam. Sedang unjuk rasa dan demonstrasi menjadi salah satu cara dari sekian banyak cara untuk membangkitkan semangat amar makruf dan nahi mungkar. Maka dari itu, perbuatan ini masuk ke dalam bagian dakwah nahi mungkar melalui tindakan dan sikap.

Apalagi ternyata negara kita yang merupakan negara demokrasi. Dimana terdapat aturan yang membolehkan untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Dan hak untuk berbicara tersebut dilindungi undang – undang. Seperti terdapat dalam UU No. 9 tahun 1998 Pasal 2 ayat (1) bahwa “Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, barbangsa, dan bernegara”.

Bahkan perbuatan ini bisa menjadi wajib pada kondisi-kondisi tertentu berdasarkan kaidah ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib (sesuatu yang menjadi media terlaksananya sebuah kewajiban maka juga menjadi wajib dilakukan) sebagaimana kaidah fiqh, “a-Wasaa’il lahaa ahkamul maqashid”, hukum sarana bergantung pada hukum tujuan. Sehingga, jika tujuannya benar dan baik, maka sarananya juga dibenarkan. Adapun tujuannya buruk, maka sarananya juga tidak dibenarkan.

Sehingga, demontrasi yang dilakukan dengan cara yang baik damai dan tidak anarkis, tentunya tidak jadi masalah dan diperbolehkan. Berbeda jika sebaliknya. Ia dilakukan dengan dengan cara kotor dan anarkis tentunya menjadi sesuatu yang hina dan tidak dapat diperbolehkan. Karena sejatinya amar makruf nahi mungkar bagaimanapun bentuknya tetap harus dilakukan dengan cara yang baik dan beradab.

Disinilah kaitan bahasan judul kita. Berdasarkan paparan di atas, demonstrasi jika dilakukan dengan cara yang tepat yang berlandaskan pada politik akhlak, maka demonstrasi tersebut boleh dilakukan, sebagaimana fatwa para ulama. Adapun jika dilakukan secara anarkis dan merusak, maka tentu itu tidaklah dibenarkan.

Demonstrasi dalam pandangan penulis, tidaklah sama dengan demonstrasi dalam pandangan barat maupun komunisme. Dimana demonstrasi dijadikan sebagai alat untuk mengontrol kekuasaan dan ditumpangi tujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Dan perubahan sosial dilakukan dengan cara – cara yang brutal dan anarkis. Perubahan sosial dalam islam dilakukan dimulai (dari dan) dengan perubahan pandangan (worldview) terhadap dunia wujud (realitas) para masyarakat. Sehingga kekuasaan dan keadilan, diletakkan secara benar menurut pandangan wahyu. Wallahu Ta’la A’lam bi As-Shawab.


Baca juga Akhlak dalam Politik: Antara Islam dan Barat

[1] https://kbbi.web.id/demonstrasi

[2] https://bincangsyariah.com/kalam/hukum-demonstrasi-pandangan-ulama/

[3] https://bincangsyariah.com/kalam/hukum-demonstrasi-pandangan-ulama/

***********

Syamsuar Hamka, S.Pd., M.Pd.I.

(Direktur Eksekutif Madani – Center for Islamic Studies)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here